PEKANBARU, Laksamananews.com – Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), hasil kolaborasi antara Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Riau, memasuki tahap baru. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (10/7/2025) pukul 15.00 WIB di ruang rapat Rektor Unilak, dibahas penerapan kebijakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk seluruh mahasiswa program RPL mulai semester ini.
Penerapan sistem UKT bertujuan memberikan transparansi dan kepastian biaya kuliah sejak awal masa studi hingga wisuda. Seluruh komponen biaya pendidikan—termasuk skripsi, tesis, SKS, proposal, hingga biaya pembangunan—akan dimasukkan dalam satu paket biaya tetap. Mahasiswa juga diberikan kemudahan dalam pembayaran, karena UKT dapat dicicil dua hingga tiga kali dalam satu semester.
Wakil Rektor II Unilak, Dr. Jeniwardi, S.E., M.Ak., yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa kebijakan UKT memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa.
“Melalui sistem UKT ini, mahasiswa tidak lagi dibebani biaya tambahan selama proses kuliah. Semuanya telah dimasukkan sejak awal dan bisa dicicil sesuai kemampuan,” ujar Dr. Jeniwardi.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran staf Rektorat Unilak, Ketua Tim RPL Ester Mawati Lawolo, Sekretaris Hanjar Astuti, serta Wakil Ketua Nurul dan Edo Rinaldi Tanjung. Dari pihak SPSI Provinsi Riau, hadir Pembina Tim RPL, Nursal Tanjung.
Nursal Tanjung, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum SPSI Pusat, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan yang diterapkan Unilak.
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan UKT ini. Dengan sistem pembayaran yang transparan dan fleksibel, para pekerja yang mengikuti program RPL tidak akan terbebani secara finansial. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi yang berpihak pada rakyat pekerja,” ujar Nursal.
Program RPL dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja yang memiliki pengalaman kerja atau keahlian tertentu agar dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi secara akademis dan terstruktur. Kerja sama ini menjadi bukti bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja dapat bersinergi demi menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
